Kemudian ketiga puluh bentukjenis tindak pidana korupsi dikelompokkan menjadi 7 kelompok. Menurut perspektif hukum, defenisi korupsi secara gamblang telah dijelaskan dalam buah pasal dalam uu no. Undangundang nomor 7 tahun 1994 tentang pengesahan agreement establishing the world trade organization persetujuan pembentukan organisasi perdagangan dunia, lembaran negara republik indonesia tahun 1994 nomor 57, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 3564. Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak. Undangundang republik indonesia nomor 31 tahun 1999. Keseluruhan rangkaian perbuatan yang telah dilakukan oleh w adalah sebuah tindak pidana korupsi berdasarkan pasal 5 ayat 1 huruf a uu no. Apakah memberi uang damai pada petugas kepolisian saat ditilang. Jenis tindak pidana yang demikian ini diatur dalam pasal 21, pasal 22, pasal 23, dan pasal 24. Makalah sistem pemerintahan daerah dalam pembahasan uu. Berdasarkan pasalpasal tersebut, korupsi dirumuskan ke dalam tiga puluh bentuk atau jenis tindak pidana korupsi. Pasal 2 uu 31 1999 memperkaya diri diancam dengan kumulatif dan pasal 3 uu 31 tahun 1999 menyalahgunakan kewenangan dirumuskan dengan kumulatif alternatif, padahal secara teoritis bobot deliknya sama. Menurut perspektif hukum, definisi korupsi secara gamblang telah dijelaskan dalam buah pasal dalam uu no.
Penerapan pasal 21 uu nomor 31 tahun 1999 jo uu nomor 20. Undangundang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang dimaksud sifat melawan hukum formil dan materiil sekaligus adalah suatu perbuatan dinilai sebagai tindak pidana dengan berdasarkan selain peraturan perundangundangan. Pengertian korupsi definisi, jenisjenis, penyebab, dan.
Bahwa dakwaan jaksa penuntut umum tersebut, khususnya pasal 2, ayat 1 dan pasal 3 uu ptpk tersebut, menurut hemat pemohon sangat. Jelas2 pada fakta persidangan tidak seorangpun saksi yang mengenal. Beberapa ketentuan dan penjelasan pasal dalam undangundang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi diubah sebagai berikut. Undangundang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi lembaran negara republik indonesia tahun 1999 nomor 140, tambahan lembaran negara nomor 3874. Korupsi di indonesia sudah membudaya sejak dulu, baik sebelum maupun sesudah kemerdekaan, di era orde lama, orde baru, era reformasi hingga sekarang. Pasal 18 ayat 1 huruf a, b undangundang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo. Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Uu nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi diubah uu nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas uu nomor 31 tahun.
Pembuatan makalah ini dilaksanakan atas bimbingan dari eka yulyana. Hukum tindak pidana khusus mengatur perbuatan tertentu. Undangundang republik indonesia nomor 15 tahun 2001. Kita tidak perlu memberikan uang lebih karena dapat menimbulkan perlakuan khusus dalam layanan yang diberikan yang seharusnya sama bagi setiap orang. Pembuatan makalah ini untuk memenuhi tugas mata kuliah sistem pemerintahan daerah dalam pembahasan uu no. Pada pasal 11 yang diancam pidana adalah pegawai negeri penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji. Sesuai asas hukum pidana dapat diklasifikasikan menjadi hukum pidana umum ius commune dan hukum pidana khusus ius singulare, ius special atau bijzonder strafrecht. Romli atmasasmitauntuk dapat menemukan perbedaan fundamental antara pasal 2 dan pasal 3 uu nomor 31 tahun 1999 yang telah diubah dengan uu nomor 20 tahun 2001, perlu dilakukan penafsiran dari sudut sejarah perundangundangan historische wet interpretatie pembentukan uu pemberantasan tindak pidana korupsi sejak diberlakukannya uu prp nomor 24 tahun 1960 sampai d. Undangundang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas uu. Pasal 5 ayat 1 dan pasal 20 ayat 2 dan ayat 4 undangundang dasar 1945. Uu no 20 th 2001 ttg perubahan atas uu no 31 ttg pemberantasan tindak pidana korupsi compiled by.
Undangundang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yaitu. Pasal 5 ayat 1 dan pasal 20 ayat 1 undangundang dasar 1945 2. Pasalpasal tersebut menerangkan secara terperinci mengenai perbuatan yang bisa dikenakan pidana penjara karena korupsi. Sejarah pengaturan tindak pidana korupsi gratifikasi di indonesia. Izin usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 20. Jun 30, 2016 menurut perspektif hukum, definisi korupsi secara gamblang telah dijelaskan dalam buah pasal dalam uu no. Jun 10, 2014 menurut perspektif hukum, defenisi korupsi secara gamblang telah dijelaskan dalam buah pasal dalam uu no. Tidak seperti lazimnya delik pidana lain, gratifikasi ternyata mensyaratkan tenggat waktu untuk naik. Feb 26, 20 perbandingan antara uu korupsi dengan kuhp dan kuhap1. Ditetapkan 16 agustus 1999 berlaku 16 agustus 1999 status hanya. Undangundang uu tentang perubahan atas undangundang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.
Peraturan terkait surat edaran komisi pemberantasan tindak pidana korupsi nomor 8. Pada saat mulai berlakunya undangundang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undangundang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi ini, pasal 209, pasal 210, pasal 387, pasal 388, pasal 415, pasal 416, pasal 417, pasal 418, pasal 419, pasal 420, pasal 423, pasal 425, dan pasal 435 kitab undangundang hukum pidana jis. Keempat unsur tindak pidana korupsi pada pasal 5 ayat 1 huruf a uu no. Dengan persetujuan bersama dewan perwakilan rakyat republik indonesia dan presiden republik indonesia m e m u t u s k a n. Nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia, menimbang. Undangundang nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggara negara yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme lembaran negara republik indonesia tahun 1999 nomor 75, tambahan lembaran negara nomor 3851. Ketetapan majelis permusyawaratan rakyat republik indonesia. Di indonesia saat ini undangundang nomor 31 tahun 1999 jo.
Dalam penjelasan pasal tersebut, gratifikasi didefinisikan sebagai suatu pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata. Pada tindak pidana menghalangi penyidikan tindak pidana korupsi atau obstrcution of juctice di indonesia telah diatur dalam pasal 21 undangundang republik indonesia nomor 31 tahun 1999 jo undangundang republik. Pasal 5 ayat 1 pasal 20 ayat 1 undangundang dasar 1945. Undangundang nomor 14 tahun 1985 tentang mahkamah agung lembaran negara tahun 1985 nomor 73, tambahan lembaran negara nomor 3316. Dalam hukum islam, terbagi menjadi 3 bentuk jarimah atau tindak pidana. Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan pasal 3. Kerugian keuangan negara melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri dan dapat merugikan keuangan negara pasal 2, ayat 1 undangundang no 31 tahun 1999 jo undangundang no 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undangundang no 31 tahun 1999.
Uu no 30 th 1999 ttg arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa compiled by. Nomor 6 tahun 2007 tentang tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, serta pemanfaatan hutan dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia, menimbang. Pembuktian gratifikasi dalam tindak pidana korupsi kirana. Dengan cara melihat bagaimana pandangan hukum islam tentang korupsi dan undangundang no. Pada tindak pidana menghalangi penyidikan tindak pidana korupsi atau obstrcution of juctice di indonesia telah diatur dalam pasal 21 undangundang republik indonesia nomor 31 tahun 1999 jo undang.
Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undangundang. Perbedaan pasal 2 dan pasal 3 uu nomor 31 tahun 1999 yang. Ucapan terimakasih tidak perlu diwujudkan dalam bentuk uang atau barang. Misalnya, pada tindak pidana pemerasan, surat dakwaannya bisa menggunakan pasal 11 dan pasal 12 huruf e uu no. Apakah perbuatan memberi hadiahkenangkenangan kepada guru.
Definisi atau pengertian korupsi secara jelas diuraikan dalam buah pasal dalam uu no. Berdasarkan ketentuan undangundang nomor 31 tahun 1999 jo undangundang nomor 20 tahun 2001, jenis penjatuhan pidana yang dapat dilakukan hakim terhadap terdakwa tindak pidana korupsi adalah sebagai berikut. Nomor 31 tahun 1999 jo undangundang nomor 20 tahun 2001, mengkualifikasikan perbuatan melawan hukum menjadi 2 dua bagian yaitu perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun materiil. Romli atmasasmitauntuk dapat menemukan perbedaan fundamental antara pasal 2 dan pasal 3 uu nomor 31 tahun 1999 yang telah diubah dengan uu nomor 20 tahun 2001, perlu dilakukan penafsiran dari sudut sejarah perundangundangan historische wet interpretatie pembentukan uu pemberantasan tindak pidana korupsi sejak diberlakukannya uu prp nomor 24 tahun 1960 sampai d engan. Pasal 20, pasal 21, dan pasal 33 ayat 3 undangundang dasar negara republik indonesia tahun 1945. Undangundang nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme lembaran negara republik indonesia tahun 1999 nomor 75, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 3851. Pasal 420, pasal 423, pasal 425, atau pasal 435 kitab undangundang hukum pidana dipidana 3 dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 empat tahun dan paling lama 20 dua puluh tahun dan denda paling sedikit rp 200. Dalam analisa yuridis dari ketentuan pasal 12b dan pasal 12 c uu. Berdasarkan ketentuan undangundang nomor 31 tahun 1999 jo undangundang nomor 20 tahun 2001, jenis penjatuhan pidana yang dapat dilakukan hakim. Perbandingan antara uu korupsi dengan kuhp dan kuhap.
Undangundang nomor 31 tahun 1999 pusat data hukumonline. Pasal 5 ayat 1, pasal 20, dan pasal 33 undangundang dasar negara republik indonesia tahun 1945. Beberapa ketentuan dan penjelasan pasal dalam undangundang nomor 31. Berdasarkan pasalpasal tersebut, korupsi dirumuskan ke dalam tiga puluh bentukjenis tindak pidana korupsi.
Berdasarkan pasalpasal tersebut, korupsi dirumuskan kedalam tiga puluh bentukjenis tindak pidana korupsi yang dapat dikelompokkan. Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undangundang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia, menimbang. Asas lex special derogat lex generalis, undangundang yang bersifat khusus menyampingkan uu bersifat umum. Undangundang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas. Pengertian korupsi menurut uu tipikor islam cendekia. Analisis penerapan pasal 2 undangundang nomor 31 tahun. Uu pidana yang masih dikualifikasikan sebagai hukum tindak pidana khusus adalah uu no. Jenis tindak pidana yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi itu adalah. Peraturan perundangundangan di indonesia yang mengatur mengenai tindak pidana korupsi, saat ini sudah lebih baik dibandingkan sebelumnya dengan dikeluarkannya uu no. Tindak pidana korupsi diubah uu nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas uu nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Korupsi merupakan tindak pidana khusus yang diatur diluar kuhp. Doc penyimpangan hukum acara tipikor terhadap kuhap. Undangundang nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana. Undangundang republik indonesia nomor 14 tahun 1970 tentang ketentuan.
Undangundang nomor 23 tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup lembaran negara tahun 1997 nomor 68, tambahan lembaran negara nomor 3699. Pasal 2 ayat 2 substansi tetap, penjelasan pasal diubah sehingga rumusannya sebagaimana tercantum dalam penjelasan pasal demi pasal angka 1 undangundang ini. Dalam perkembangannya, sifat melawan hukum material dibagi menjadi sifat melawan hukum materiil dalam fungsi negatif dan fungsi positif. Berdasarkan hasil penelitian tersebut yang mendasari adanya perbedaan ancaman pidana dalam pasal 2 dan pasal 3 undangundang no. Seharusnya, kata shinta, ancaman pidana yang dirumuskan untuk pasal 3 lebih tinggi dari pasal 2.
Gratifikasi diatur dalam pasal 12b undangundang no. Nomor 20 tentang perubahan atas undangundang nomor 31 tahun 1999 jo. Kategorisasi pertama tersebut dapat dilihat dalam ketentuan pasal 5 sd 12 undangundang no. Ada tiga puluh bentukjenis tindak pidana korupsi yang dirumuskan dari pasal dalam uu nomor 31 tahun 1999 jo. Kategorisasi kedua dapat dilihat dalam 21 sd 24 undangundang no. Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi diubah sebagai berikut.
Undangundang nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Apr 22, 2016 jika pasal 2 ayat 1 ancaman pidana penjara maksimumnya 20 tahun dan minimum empat tahun, sementara pasal 3 ancaman pidananya, dan maksimum 20 tahun, minimumnya hanya 1 tahun. Uu 31 thn 1999 pemberantasan tindak pidana korupsi. Undangundang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan. Undangundang nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah lembaran negara tahun 1999 nomor 60, tambahan lembaran negara nomor 3839. Yaitu, jarimah hudud, jarimah qisasdiyat dan jarimah takzir. Aug 15, 2010 undangundang republik indonesia nomor 31 tahun 2004tentang perikananpasal 841 setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan republikindonesia melakukan penangkapan ikan danatau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat danatau cara, danatau bangunan yang dapat merugikan danatau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan. Undangundang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dalam. Uu nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana. Pada penelitian ini, penulis mengangkat permasalahan penerapan pasal 21 uu nomor 31 tahun 1999 jo uu nomor 20 tahun 2001 terhadap perbuatan menghalangi penyidikan tindak pidana korupsi. Undangundang republik indonesia nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undangundang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia menimbang. Judul dari penulisan jurnal ini adalah analisis yuridis mengenai pertanggungjawaban pidana pada grafitikasi seks dari perspektif uu no. Undangundang nomor 20 tentang perubahan atas undangundang nomor 31 tahun 1999 jo. Adapun masalah yang diangkat adalah pemahaman dan pengertian tentang gratifikasi serta analisis mengenai pertanggungjawaban gratifikasi seks.
670 181 553 741 217 594 43 999 956 137 1394 1330 997 422 1548 603 794 1157 32 1206 1096 347 1076 1003 1275 760 321